Berita Pamekasan

Kegiatan KIM

Berita UMKM

Berita Terkini

Interpelasi untuk Rakyat atau untuk Dewan..?

PAMEKASAN HEBAT - Lembaga DPRD Pamekasan pada 15 Juni 2020 resmi menyetujui usulan interpelasi sebagian anggota legislatif itu kepada Pemkab Pamekasan tentang realisasi program bantuan mobil sehat yang merupakan program prioritas Bupati Baddrut Tamam. Keputusan menggunakan hak interpelasi ini setelah melalui proses rapat yang alot dan diwarnai aksi wark out fraksi, dalam hal ini adalah Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Wajar, jika PKB menolak keras atas upaya mempermasalahkan bantuan mobil sehat yang memang merupakan program prioritas Bupati Baddrut Tamam dan Wakilnya Raja'e tersebut, karena partai ini merupakan pengusung utama pasangan Berbaur (Baddrut Tamam-Raja'e) saat maju sebagai pasangan calon pada Pilkada 2018 lalu. Bagi F-PKB, mempermasalahkan program prioritas "Berbaur" adalah sama dengan berupaya menggagalkan realisasi program tersebut. Padahal, mobil sehat kini sangat dibutuhkan, apalagi di era pandemi Virus Corona (COVID-19) seperti sekarang ini.

Namun, menurut anggota Fraksi PKB Zainal Abidin, yang menjadi alasan pokok PKB menolak penggunaan hak interpelasi anggota dewan, bukan semata-mata karena pengusung pasangan "Berbaur", akan tetapi pengajuan hak interpelasi dianggap cacat hukum, lantaran ada tahapan yang tidak dilalui oleh inisiator hak interpelasi tersebut. Sehingga, jika penggunaan hak interpelasi itu dilanjutkan, maka hasilnya juga akan cacat secara hukum. Apalagi yang menjadi pembahasan adalah berkenaan dengan kepentingan masyarakat Pamekasan secara umum.

Bahkan, mantan Kepala Bappeda Pemkab Pamekasan dalam keterangan persnya di sejumlah media menuding, bahwa rapat pengajuan hak interpelasi itu terkesan dipaksakan. Tahapan yang tidak dijalankan dalam proses pengajuan hak interpelasi tersebut, mengenai penyertaan alasan interpelasi yang diajukan kepada pimpinan dan sekretaris DPRD, berikut materi interpelasi.

Selain itu, dalam tata tertib (tatib) DPRD Pamekasan Nomor 1 Tahun 2019 juga dijelaskan bahwa pengajuan hak interpelasi diajukan kepada pimpinan DPRD dengan terlebih dahulu ditandatangani oleh pengusul serta disertai nomor pokok dan tanggal oleh sekretariat. Usul tersebut memuat paling sedikit tentang kebijakan Pemkab dan alasan yang akan dimintai keterangan. Tatib ini, merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2018 Pasal 70 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, yang isinya sama.

Namun versi berbeda juga disampaikan oleh salah Ketua Fraksi Madani (gabungan dari PBB, Golkar, PAN dan Partai Nasdem) Hamdi. Politikus PBB ini membantah adanya tahapan yang tidak dilalui. Hanya saja, PKB meminta agar proses itu dimulai dari awal lagi, dengan alasan, karena tidak disertakan dokumen saat pengajuan. PKB meminta untuk dikaji dulu, tapi pengusul interpelasi tidak mau, dan forum rapat yang dipimpin oleh Ketua DPRD Pamekasan dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu akhirnya menyetujui usulan penggunaan hak interpelasi tersebut.

Dua Usulan
Usulan penggunaan hak interpelasi terhadap Pemkab Pamekasan oleh sebagian anggota DPRD Pamekasan ini, sebenarnya bukan hanya satu, akan tetapi dua usulan, yakni pertama, tentang realisasi program mobil sehat, dan kedua, tentang penggunaan dana COVID-19. Namun dalam perkembangannya, yang terus berlanjut, hanya tentang realisasi program mobil sehat Bupati Baddrut Tamam dan Raja'e. Sedangkan anggaran penanganan COVID-19 tidak berlanjut.

Sebelum, para pengusung hak interpelasi mengendus ke sejumlah media lokal di Pamekasan, bahwa materi interpelasi pada dua hal, yakni mobil sehat dan anggaran COVID-19. Rupanya, dalam perkembangannya, para pengusung interpelasi ini menyadari, bahwa mempersoalkan dana COVID-19 adalah sama dengan mempersoalkan ketua dewan itu sendiri, karena Ketua DPRD Pamekasan Fathor Rohman juga sebagai anggota Tim Satgas COVID-19.

Kalaupun kasus anggaran COVID-19 dari refocusing APBD 2020 itu tetap diajukan dalam penggunaan hak interpelasi sebagaimana pada realisasi program bantuan mobil sehat tersebut, maka Ketua DPRD Pamekasan Fathor Rohman selalu pemegang otoritas keputusan dalam persidangan tersebut tidak mungkin menyetujui usulan anggotanya untuk mempersoalkan dirinya yang juga anggota Satgas COVID-19 Pemkab Pamekasan.

Netral dan Tak Netral
Sebagai fraksi yang kadernya ditunjuk memegang kendali dalam menetapkan keputusan di lembaga legislatif, Fraksi PPP tentu tak ingin menampakkan wajah yang cenderung berat sebelah, yakni antara yang menolak dan menyetujui penggunaan hak interpelasi.

Mendukung interpelasi realisasi bantuan mobil sehat "Berbaur", tapi menolak interpelasi transparansi penggunaan dana COVID-19 adalah sama halnya dengan mengumumkan kepada publik bahwa fraksi ini hanya ingin mempermasalahkan pihak lain yang dinilai bermasalah, akan tetapi tidak mau dirinya dipersoalkan meskipun juga dinilai bermasalah.

Maka disinilah Fraksi PPP berupaya mengambil jalan tengah dengan tidak mengambil keputusan apapun terkait usulan interpelasi ini yang oleh Ketua DPRD Pamekasan Fathor Rohman disebut "netral" dan "tidak netral".

"Netral" dimaksudkan bagi fraksi secara kelembagaan, dan "tidak netral" dimaksudkan kepada personel anggota fraksi yang bebas menentukan, untuk mendukung atau menolak usulan interpelasi realisasi program mobil sehat Bupati Baddrut Tamam dan Wakilnya Raja'e. Tentunya, sikap ini setelah semua anggota Fraksi PPP sepakat untuk tidak mempersoalkan penggunaan COVID-19 yang itu berarti juga mempersoalkan dirinya sebagai Wakil Ketua Satgas COVID-19 Pemkab Pamekasan.

Drama Legislator..?
Penggunaan hak intepelasi anggota dewan, merupakan hal politik wakil rakyat yang duduk di lembaga legislatif. Hak untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara, sebagai diatur dalam penjelasan Pasal 27A, UU Nomor 22 Tahun 2003.

Mekanismenya adalah, sekurang-kurangnya diajukan oleh 13 orang anggota dewan. Dalam konteks DPRD Pamekasan konon telah diusulkan oleh 20 orang dari total 45 anggota DPRD. Artinya dari sisi syarat administratif dan konstitusional sudah memenuhi prasyarat yang telah ditetapkan.

Tapi yang menjadi persoalan terkait interpelasi di DPRD Pamekasan, ternyata hanya masalah komunikasi lintas sektor saja, yakni, karena tidak semua anggota dewan berada di Badan Anggaran dan Badan Musayawarah. "... Intinya, ada ketidak puasan, karena di DPRD itu tidak semuanya di banggar, dan tidak semuanya di bamus,”. Demikian, Ketua DPRD Pamekasan Fathor Rohman, seperti dilansir portalmadura.com, Senin (15/6/2020).

Jika mengacu kepada petikan pernyataan Ketua DPRD Pamekasan ini, maka substansi yang dipersoalkan sebenarnya bukan pada substansi yang memiliki dampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara, akan tetapi karena faktor ketidak puasan akibat komunikasi lintas sentor di lembaga DPRD yang tersumbat.

Ketika pernyataan Ketua DPRD Pamekasan ini menjadi dasar analisis dalam upaya gerakan politik interpelasi, maka wajar apabila ada sebagian media massa yang mengendus bahwa usulan hak interpelasi tersebut adalah sebuah "drama", seperti yang dilansir koranmadura.com. Media ini pada 11 Juni 2020 malah menerbitkan laporan berita berjudul "Menanti Drama Hak Interpelasi Kepada Bupati, Ditolak atau Digolkan".

Maka yang perlu dipertanyakan, benarkah penggunaan hak interpelasi itu untuk kepentingan rakyat, dan masyarakat luas di Kabupaten Pamekasan, atau untuk kepentingan sebagian anggota dewan yang tidak terwakilkan di Bamus dan Banggar?

(Disarikan dari hasil diskusi rutin terbatas oleh Komunitas Pena Pamekasan berjudul "Interpelasi di saat Pandemi COVID-19" di Pamekasan pada 15 Juni 2020)

Bantuan Tandong untuk Mencegah COVID-19 Terus Berlanjut

PAMEKASAN HEBAT - Distrubusi bantuan tandon untuk cuci tangan, sebagai upaya mencegah penyebaran virus corona (COVID-19) oleh Satuan Gugus Tugas (Satgas) Penanggulangan Penyebaran COVID-19 di Kabupaten Pamekasan terus berlanjut.

Setelah, Minggu (3/5/2020) pendistribusian digelar di wilayah Kecamatan Batumarmat, kini, Senin (4/5/2020) Satgas COVID-19 dari unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pemkab Pamekasan mendistribusikan bantuan tandon tempat cuci tangan, kepada sejumlah masjid di Kecamatan Proppo, Pamekasan.

Sejumlah masjid yang dibantu, antara lain, 1). Masjid Al-Mabrur, Dusun Topeng, Desa Tattangoh, Kecamatan Proppo, 2). Masjid Fi Sabilillah, Dusun Angsanah, Desa Jambringin, Kecamatan Proppo, 3). Masjid Jamik Al-Ikhlas, Dusun Utara, Desa Billaan, Kecamatan Proppo, 4). Masjid Al-Jannah, Dusun Jelbutan, Desa Campor, Kecamatan Proppo, 5). Masjid Al-Falah, Dusun Gayam Barat, Desa Proppo, Kecamatan Proppo, dan 6). Masjid Al-Ikhlas, Dusun Timur, Desa Mapper, Kecamatan Proppo.

Menurut Kepala BPBD Pemkab Pamekasan Akmalul Firdaus, selain memberikan bantuan berupa alat cuci tangan paket lengkap, yakni berupa tandon, sabun dan tisu, pihaknya juga memberikan bantuan masker.

"Yang jelas, tim selalu bergerak, sebagai upaya antisipasi dalam penyebaran virus corona ini," katanya.

Rencananya, sambung Firdaus, pihaknya juga akan membagi-bagikan masker di sejumlah titik di Pamekasan, seperti di masjid dan pondok pesantren yang ada di Kabupaten Pamekasan, termasuk kepada para pedagang di sejumlah pasar tradisional, mengingat masih banyak ditemukan pedagang yang tidak memakai masker.

Padahal, sambung dia, penularan virus corona itu, salah satunya melalui percikan air liur, sehingga menggunakan masker, merupakan salah satu upaya untuk mencegah penularan virus tersebut. (PAMEKASAN HEBAT)

Satgas Pamekasan Benarkan Ada 3 Warga Lagi Positif COVID-19

PAMEKASAN HEBAT - Juru bicara Satuan Gugus Tugas (Satgas) Penanggulangan COVID-19 Pemkab Pamekasan, Sigit Priyono membenarkan ada tiga orang warga lagi yang terkonfirmasi positif terpapar virus corona (COVID-19), sehingga total jumlah warga terpapar menjadi 10 orang.

"Dari tiga orang yang diketahui positif terpapar COVID-19 ini, seorang diantaranya berjenis kelamin perempuan, sedangkan dua lainnya laki-laki," kata Sigit dalam keterangan persnya yang disampaikan kepada media di Pamekasan, Rabu (29/4/2020) malam.

Perempuan yang positif terpapar COVID-19 itu berasal dari Kecamatan Proppo, Pamekasan dari klaster haji.

Pasien ini, sambung dia, sudah diambil spesimen dahaknya oleh tim medis Satgas Penanggulangan COVID-19 Pamekasan tanggal 17 April 2020 dan dikirim langsung Litbangkes Kementerian Kesehatan RI di Jakarta. [Baca Juga: Diskominfo Pamekasan Dorong Pengembangan KIM ke Desa-Desa]

"Pada tanggal 29 April 2020 hasil lab dari Litbangkes Kemenkes RI Jakarta keluar, dan diketahui bahwa yang bersangkutan terkonfirmasi positif terpapar COVID-19," kata Sigit.

Pasien positif kedua berjenis kelamin laki-laki berumur 43 tahun, asal Kecamatan Pakong, Pamekasan, juga dari klaster haji.

Pengambilan spesimen sampel oleh petugas medis juga pada tanggal 17 April 2020 dan pada tanggal 29 April diketahui bahwa yang bersangkutan terkonfirmasi positif terpapar virus corona.

Sementara, pasien ketiga berumur 40 tahun, asal Kecamatan Pegantenan, Pamekasan. Pengambilan sampelnya juga sama sebagaimana pasien pertama dan kedua. [Baca Juga: KIM Pamekasan Hebat Gabung PWI Dirikan Posko COVID-19]

"Bedanya pasien ketiga ini, memiliki riwayat kontak dengan masyarakat luar Madura, karena yang bersangkutan merupakan pendatang dari Ujung Pandang, Makasar," katanya, menjelaskan.

Saat ini, sambung Sigit, ketiga orang warga Pamekasan yang terkonfirmasi positif terpapar COVID-19 tersebut, menjalani perawatan isolasi di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pamekasan.

Menurut juru bicara Satgas COVID-19 Pamekasan Sigit Priyono, dengan adanya tiga orang yang positif itu, maka total warga Pamekasan yang terkonfirmasi positif terpapar COVID-19 hingga kini sebanyak 10 orang. [Baca Juga: Pemerintah Gerakkan KIM Se-Indonesia Sosialisasikan Pencegahan COVID-19]

Perinciannya, dua orang telah dinyatakan sembuh, tujuh orang dalam perawatan dan 1 orang meninggal dunia.

Sementara, jumlah pasien dalam pengawasan (PDP) sebanyak 6 orang dengan perincian, 4 orang dalam pengawasan, dan 2 orang lainnya telah selesai menjalani proses pengawasan oleh tim medis. (PAMEKASAN HEBAT)

Pemerintah Gerakkan KIM Se-Indonesia Sosialisasikan Pencegahan COVID-19

PAMEKASAN HEBAT - Pemerintah memberdayakan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang ada di masing-masing daerah guna mensosialisasikan pencegahan dan memberikan pendidikan publik tentang virus corona (COVID-19) yang kini mewabah di Indonesia.

"Saat ini KIM di seluruh Indonesia telah membentuk grup whatshapp sebagai media koordinasi antarsesama pengurus KIM," kata Sekretaris KIM Pamekasan Hebat Fathor Arifin dalam keterangan persnya kepada media di Pamekasan, Sabtu (25/4/2020) malam.

Grup whatshapp yang diberima nama "Satgas KIM COVID-19" yang dibentuk oleh Analis Kebijakan pada Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Annisa Nur Muslimah K itu, untuk mengkoordinasikan dan mengkomunikasi program pemerintah dalam mencegah penyebaran virus corona itu.

Satgas KIM COVID-19 ini sengaja dibentuk oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP),  Ditjend Tata Kelola Kemitraan Publik Kemenkominfo RI (TKKKP),  Seksi Kemitraan Komunikasi Sosial sebagai akselerasi diseminasi konten COVID-19 dari Gugus Tugas Pusat, Kemenkominfo dan Kementerian terkait lainnya.

Diseminasi konten resmi terkait COVID-19 yang disampaikan melalui grup WA itu, agar para pegiat KIM bisa meneruskan informasi tersebut lebih luas ke komunitas melalui media yang dikelolanya, seperti media sosial, dan blog oleh masing-masing KIM. [Baca Juga: Warga Pamekasan Positif COVID-19 Bertambah 2 Orang]

Selain menyampaikan informasi terkait pencegahan penyebaran COVID-19, Satgas KIM COVID-19 bentukan Kemenkominfo itu juga menyampaikan klarifikasi berita bohong yang beredar di sejumlah media sosial.

"Selain itu, kami juga bermitra dengan Satgas COVID-19 kabupaten berkaitan dengan kegiatan pencegah COVID-19 yang dilakukan," kata Arif.

KIM Pamekasan Hebat merupakan salah satu kelompok informasi masyarakat yang menjadi binaan organisasi profesi wartawan yakni  Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pamekasan, sebagai upaya mewujudkan cita ideal tatanan masyarakat melek media, serta meningkatkan peran masyarakat dalam bidang jurnalistik (citizen journalistic).

Keterbukaan informasi publik melalui pemanfaatan media blog berbasis konten lokal, yang mendidik dan mencerahkan, merupakan salah satu missi yang hendak diwujudkan melalui kelompok informasi.

Tujuan pembentukan KIM ini, antara lain, meningkatkan pengetahuan, kecerdasan, keterampilan dan keaktifan masyarakat tentang informasi yang benar, serta mampu menyaring informasi yang valid dan mencerahkan. [Baca Juga: KIM Pamekasan Hebat Gabung PWI Dirikan Posko COVID-19]

Maraknya, penyebaran informasi bohong di berbagai media sosial, juga menjadi alasan kelompok informasi masyarakat ini, membentuk wadah organisasi untuk bergerak di bidang penyebaran informasi berbasis blog.

"Saat ini, kami juga bergabung dengan komunitas wartawan di Pamekasan membentuk posko informasi COVID-19," kata Sekretaris KIM Pamekasan Hebat Fathol Arif, menjelaskan. (KIM PAMEKASAN HEBAT)